Kota Eddy Santana Putra PALEMBANG-SUMSEL(bharatanews): Menjadikan Ibukota Sumatera Selatan (Sumsel) Palembang Internasional City, agaknya belum akan tercapai dalam waktu singkat. Sebab, masih puluhan ribu rumah kumuh alias tak layak huni mengepung Kota Palembang. Setidaknya, keberadaannya itu, dapat menghambat program bergengsi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Menurut catatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Kota Palembang, ada sekitar 30.000 unit rumah kumuh di Kota empek-empek itu. Di antaranya di kawasan 5 Ulu, 7 Ulu, 1 Ulu, 3/4 Ulu, 11 Ulu, 12 Ulu dan Tuan Kentang.
Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra, mengatakan, penataan pemukiman kumuh terus dilakukan. Saat ini, untuk kawasan Seberang Ulu, baru mencapai 10%. Program itu sudah mendapat perhatian serius dan dorongan dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU. Khususnya pengadaan rumah murah di Kelurahan 3/4 Ulu dan Rumah Susun (Rusun) di Kasnariansyah.
Eddy berharap, Wali Kota Palembang berikutnya dapat melanjutkan program rumah murah yang sudah berjalan. Tidak hanya itu, semua komponen masyarakat termasuk program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan REI juga diharapkan dapat bekerja sama untuk percepatan pembangunan rumah murah yang diharapkan.
“Program pemukiman kumuh kita menjadi perhatian dalam workshop nasional bidang pekerjaan umum cipta karya (PUCK) ini,” katanya, kemarin.
Sebelumya, lanjut dia, Pemkot Palembang telah menargetkan setiap tahun mampu membangun minimal 200 rumah sederhana layak huni. Mengingat masih banyak masyarakat hidup dengan tempat tinggal kurang layak. Khususnya bangunan fisik maupun fasilitas penunjang. Untuk itu, pihaknya terus mencari lokasi baru untuk pembangunan penataan kumuh di sejumlah kawasan di Kota Palembang.
“ Seterusnya akan kamia bangun rumah dan lingkungan bersih, agar tidak ada lagi kawasan kumuh.Tidak hanya di Seberang Ulu, tapi juga di Seberang Ilir seperti di Kalidoni atau Sekanak,” papar Eddy.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Pemukiman (Bangkim) Direktorat Jenderal (Ditjend) Cipta Karya, Amwazi Idrus, menilai, perkembangan penataan kawasan kumuh di Kota Palembang sudah terbilang bagus. Apalagi pengembangan rumah murah disertai dengan penataan kawasan kumuh menjadi lebih baik.
Menurut dia, sudah selayaknya Pemkot Palembang mendapat penghargaan Adiupaya Puritama tahun 2011 untuk kategori tata kumuh dan sanitasi kota metropolitan.
“Terlebih saat ini sedang ada penilaian dari PUCK untuk penghargaan 2012. Saatnya Kota Palembang terus berbenah terutama menata kawasan yang kurang layak,”ujarnya.
Menata kawasan kumuh, kata dia, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yakni, pembinaan masyarakat, lingkungan, dan sosial. Mengingat arah kebijakan pembangunan bidang Cipta Karya mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman.
“Perlu adanya peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman. Kami sudah selenggarakan program ini melalui P2KP,” ujarnya.
Dijelaskan Amwazi Idrus, anggaran untuk masing- masing daerah sekitar Rp250 juta. Sesuai Peraturan Menteri (Permen) PU No.14 tahun 2010, salah satu jenis pelayanan standar pelayanan minimal (SPM) adalah pelayanan pemukiman kumuh perkotaan dengan indikator kinerja berkurangnya luasan pemukiman kumuh.
“Untuk kawasan perkotaan sekurangnya 10% hingga tahun 2014. Saya yakin, Kota Palembang mampu memenuhi harapan itu,” katanya. (wan/sin)
Sumber: Rumah Kumuh Masih Banyak di Palembang
